BAGIAN EKONOMI DAN USAHA DAERAH GELAR SOSIALISASI DAN EVALUASI PENYALURAN KUR

Bagian Ekonomi dan Usaha Daerah Setda Kota Bima menggelar kegiatan sosialisasi dan evaluasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Kota Bima tahun 2018 pada Kamis, 13 September 2018, di aula Kantor Walikota.

Kegiatan dibuka oleh Plt. Asisten III Setda Kota Bima Ir. Darwis, diikuti 20 peserta dari unsur OPD terkait lingkup Pemerintah Kota Bima, KPPN Bima, pimpinan lembaga perbankan, perusahaan asuransi, dan perusahaan jaminan kredit.

Hadir sebagai narasumber, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi NTB Taukhid, Manajer Fungsi Data Ekonomi Statistik Keuangan Perwakilan Kepala Kantor BI Nusa Tenggara Barat (NTB) Suwarha Warno Wirapermana, Kasubag Pengawas Bank, Industri Keuangan Non Bank dan Manajemen Internal OJK NTB Bambang C. Antariksawan.

Pemberian kredit usaha rakyat merupakan salah satu implementasi program nawacita Pemerintah yang bertujuan memberikan lapangan kerja, meningkatkan perekonomian UMKM dan mengentaskan kemiskinan.

Sejak tahun 2017, Pemerintah bertekad meningkatkan penyaluran KUR pada sektor produksi dari 22% menjadi 40% dengan menyasar sektor pertanian, kehutanan, perikanan, dan industri pengolahan.

Skema KUR sendiri dalam pelaksanaannya melibatkan lembaga perbankan nasional. Dilihat dari data tahun 2017, lembaga perbankan terbesar yang menyalurkan KUR adalah Bank Rakyat Indonesia (BRI). Sementara untuk penyaluran kredit ritel, BNI menjadi yang terbesar, diikuti Bank Mandiri dan BRI.

Skema KUR sejatinya menjadi salah satu konsep pengembangan kapasitas usaha mikro dan menengah oleh Pemerintah. Hal ini didasari permasalahan klasik yang sering dihadapi di antaranya: beberapa persyaratan agunan tambahan yang menyebabkan kelayakan kredit UMKM tidak dipercaya oleh perbankan. Untuk menjawab permasalahan agunan tersebut, Pemerintah kemudian membuat kebijakan skema kredit program penjaminan, contohnya KUR.

“Upaya Pemerintah untuk mengevaluasi ketepatan KUR seyogianya wajib kita dukung bersama. Proses ini penting, salah satunya untuk menganalisis fleksibilitas KUR sesuai dengan karakteristik usaha masyarakat setempat”, kata Asisten III.

Dijelaskannya, beberapa sektor usaha memang memiliki karakteristik yang memerlukan fleksibilitas dalam pembiayaan. Ada yang mengalami siklus dan periode tertentu, misalnya nelayan yang dalam mencari sumber daya alam di laut sangat bergantung pada cuaca.

Karena kondisi tersebut, pendapatan para nelayan pun tidak menentu dan hal itu kiranya perlu dipahami lembaga keuangan agar dapat memberikan beberapa kelonggaran bagi sektor-sektor yang memiliki karakteristik tertentu.

Ia juga menghimbau dinas terkait untuk terus memperbarui data atau identifikasi berbagai macam karakteristik dari sektor-sektor yang berpotensi dapat dibiayai KUR. Hal lain yang juga perlu dievaluasi adalah penyaluran KUR agar jangan terlalu fokus pada pembiayaan di sektor perdagangan saja, melainkan juga harus didorong ke sektor produktif lainnya, seperti pertanian, industri pengolahan, pariwisata, perikanan dan ekonomi kreatif seperti usaha rintisan.

“Kita semua berharap, semoga kita dapat terus memperbaiki kualitas pelaksanaan program KUR, agar manfaatnya benar-benar berdampak nyata pada peningkatan ekonomi rakyat. Saya berharap para peserta kegiatan dapat memanfaatkan forum ini untuk menemukan berbagai solusi atas kendala yang ditemui di lapangan serta menyatukan persepsi untuk peningkatan kualitas program pada masa mendatang”, harap Asisten III.

Acara kemudian dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh narasumber, diikuti diskusi yang dipandu oleh Kepala Bagian Ekonomi dan Usaha Daerah Setda Kota Bima Drs. A. Haris.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *